Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman, meminta agar Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi dan reshuffle kabinet terhadap menteri yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut penting agar pemerintah bisa lebih fokus dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah pandemi Covid 19. "Sudah saatnya Presiden Jokowi mengambil langkah strategis dan tegas untuk melakukan evaluasi dan reshuffle kabinet terhadap Menteri Menteri yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya 10 bulan terakhir ini,” ujar Arif Rahman dalam keterangan yamg diterima, Senin (29/6/2020).
Menurut Arif, saat ini Indonesia selain menghadapi pandemi Covid 19 juga sudah masuk fase krisis ekonomi. Tentu saja hal tersebut memiliki dampak sosial seperti menurunnya daya beli masyarakat serta terhentinya berbagai sektor ekonomi akibat Covid 19. Tentu saja hal tersebut harus secepatnya diatasi dengan melakukan berbagai langkah dan terobosan yang dilakukan jajaran kabinet.
Arif menilai pernyataan Presiden dalam rapat kabinet sangat jelas dan tegas untuk mendorong menteri menterinya bergerak cepat dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia. “Saya lihat dengan statement Presiden terakhir yang agak keras, tentunya ini merupakan sinyal keras bahwa Kabinet yang dibentuknya banyak yang tidak perform kinerjanya," kata Arif. Arif kembali menegaskan agar Presiden jangan ragu dalam mengevaluasi kinerja menterinya dan melakukan reshuffle kabinet terhadap 'pembantunya' yang tidak mampu melakukan terobosan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang saat ini dihadapi.
"Saya tegaskan kembali kepada Presiden Jokowi untuk tidak ragu dalam mengambil langkah evaluasi. Segera lakukan reshuffle Kabinet agar kita punya Tim Kabinet Kerja yang lebih perform dan mampu menanggulangi krisis yang sudah melanda Indonesia saat ini," kata Arif. Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja menterinya dalam rapat kabinet yang digelar 18 Juni 2020. Dalam pidatonya, Jokowi pun menyinggung soal perombakan atau reshuffle.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020). Lebih lanjut, Jokowi mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat ini di tengah pandemi Covid 19. Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi. "Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," lanjutnyanya. Jokowi bahkan tak segan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) jika dalam tugas dan kinerja menteri masih ditemukan stagnasi.
Jokowi juga meminta para menteri agar tak ragu mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) jika memang diperlukan dalam mengoptimalkan kinerja kedepan. "Kalau mau minta Perpu lagi saya buatin Perpu. kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata Jokowi.