Elektabilitas Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey jauh di atas di atas 60% berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Menyikapi hal tersebut,Peneliti Indonesiaan Public institute, Karyono Wibowo mengatakan jikaposisi petahana seperti ini sedangkan kompetitor masih di bawah 10% maka bisa disimpulkan Olly berada di zona aman. "Jadi, petahana bisa disebut masuk zona aman jika elektabilitasnya di atas 60% dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mencapai lebih 80%," ujar Karyono ketika dikonfirmasi, Senin (10/8/2020).
Menurutnya, elektabilitas dan tingkat kepuasan masyarakat itu pasti berbanding lurus. Oleh karena itu, kata dia, Olly sekarang harus menjaga dua hal tersebut, khususnya tingkat kepercayaan publik. "Berusaha meningkatkan lebih tinggi lagi kinerja. Melahirkan kebijakan kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bumi Nyiur Melambai," ujarnya.
Salah satu yang harus dilakukan yaitu mengoptimalkan penanganan Covid 19. Kenapa? Menurut Karyono, itu karena masyarakat tengah mengalami kesulitan sosial, dan ekonomi akibat dampak pandemi Covid 19. "Kinerja positif penanganan Covid 19 akan berpengaruh, tetapi bukan satu satunya. Keliru juga kalau kita katakan penanganan Covid 19 jadi sorotan utama," ujarnya.
Seperti diketahui, tingkat kepuasan kinerja Olly sebagai gubernur Sulut, mencapai 84,7%. Responden yang menyatakan petahana sangat berhasil menjalankan tugas sebesar 85,5%. Olly juga menjadi figur paling populer dan disukai. Sebanyak 90,5% pemilih mengenal dan 91,4% menyukai Olly. Masyarakat Sulut yang menginginkan Olly tetap menjabat gubernur berada pada angka 69%.
Elektabilitas Olly jauh melampaui sejumlah bakal kandidat. Olly mendapatkan 62%, sedangkan para penantang hanya dipilih 10% ke bawah. Hasilnya, Christiany Eugenia Paruntu (9,3%), Elly E Lasut (6,7%), GSV Lumentut (4,5%), Vonny A Panambunan (3,3%) persen, dan Stevanus Vreeke Runtu (0,3%). Pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 13,9%. Hal tersebut merupakan temuan survei LSI Denny JA yang dilakukan pada April 2020 dengan 800 responden.
Survei menggunakan metode random sampling di seluruh kabupaten/kota se Sulut. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini +/ 3,5%. Mengenai koalisi partai politik (parpol) di tingkat pusat idealnya linear hingga daerah. Namun, untuk saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu, sehingga terjadi pasar bebas dalam penentuan koalisi pada pilkada. "Meski di tingkat nasional sejumlah partai berkoalisi, tetapi dalam kontestasi pilkada, mereka bisa berkoalisi dan tidak," ujar Karyono/
Ke depan perlu dilakukan eksperimen politik sebelum koalisi linear dituangkan dalam regulasi. Misalnya di daerah tertentu, parpol yang komitmen koalisi di pusat juga membangun koalisi sampai daerah. Lalu dilihat dampaknya. "Kalau lebih bagus, stabil, dan pemerintahannya efektif memajukan daerah, berarti bisa jadi pilot project," katanya.