Setidaknya enam anggota kepolisian menjadi korban saat melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga di Madina, Sumatera Utara. Ke 6 anggota Polri tersebut turut ambil andil mengamankan aksi anarkis massa yang melakukan pelemparan batu dan membakar dua mobil serta satu sepeda motor saat terbakar emosi dalam menyampaikan tuntutannya. Terkait kabar enam anggota polisi yang jadi korban, Kabid Humas Polda Sumut membenarkan kabar tersebut.
"Memang benar ada enam anggota Polri yang terluka saat amankan aksi unjuk rasa yang ricuh. Ke 6 nya hingga kini sudah ditangani pihak medis," ujarnya. Adapun identitas ke 6 para korban yakni: Aksi massa memanas, dipicu terkait bansos atau bantuan tunai langsung (BLT) yang diduga kepala Desa tidak menyalurkannya secara transparan.
Warga pun melakukan blokade jalan lintas Sumatera dan menuntut agar oknum kepala desa dapat mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi yang berhasil dihimpun, sampai saat ini aksi demo masih berlangsung akibat belum di temuakannya titik terang. Pihak TNI dan Polri Madina masih turut berjaga dan siaga di lokasi untuk menghindari terjadinya aksi ricuh susulan.
"Untuk update di lokasi, info yang saya dapat saat ini lagi pembacaan keputusan oleh Bupati tentang pemberhentian Kades. Kabar selanjutnya akan saya informasikan," ujar Kombes Tatan. Sebelumnya, mencekam di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, pada Senin (29/6/2020). Ratusan warga melakukan protes atas dugaan ketidaktransparan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD).
Warga meminta kepala desa mundur dari jabatannya. Selain itu, warga melakukan blokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dengan membakar ban bekas, pada Senin (29/6/2020). Satu di antaranya merupakan mobil milik Wakapolres Madina.
"Namun, massa sudah reda," bebernya. Saat disinggung terkait informasi adanya pembakaran mobil polisi, Kapolres Madina membenarkannya. "Mobil yang terbakar milik Wakapolres dan mobil sedan milik sipil," ungkapnya.
AKBP Horas Silalahi menuturkan dugaan permasalahan yang terjadi diduga terkait tuntutan kades untuk mundur. "Tuntutan kades untuk mundur," jelasnya. Informasi lain yang berhasil didapat, pemblokiran Jalinsum berjarak sekitar 500 meter dari Mapolres Madina.
Pemblokiran jalan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Akibatnya, arus lalu lintas terhenti total. "Unjuk rasa masalah sembako," jawabnya singkat, Senin (29/6/2020) malam.
Komandan Batalyon C Brimob Kompol Buala Zega kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini unjuk rasa masih berlanjut. "Info lanjut nanti dikabari," ujarnya, Senin malam. Ia mengaku, sampai saat ini, pihaknya sedang berada di lokasi untuk mengamankan situasi yang tengah memanas.
"Personel Batalyon C sebanyak 1 SSK sudah disiagakan," katanya. Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan rompi PHH 70 unit, Tameng Sekat 30 unit, Tameng Fiber 30 unit, Tongkat Lecut 30 unit, senjata PHH Flas Ball dua pucuk, Helm Kevlar sebanyak 33 buah dan Body Vest sebanyak 33 buah. "Kita juga menyiagakan Ranjabyon sebanyak satu unit dan kendaraan dinas R6 sebanyak tiga unit," ujarnya.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, mengungkapkan awal kericuhan dilatari adanya sejumlah warga yang tidak mendapat bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD). "Jadi masyarakat melakukan unjuk rasa dengan tuntutan meminta kepala desa (Kades) Mompang Julu, untuk turun. Karena ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan tersebut," kata Kombes Tatan, Senin malam. Ia mengatakan, keributan pecah sekitar pukul 17.30 WIB.
Pasalnya, tanggapan dari masyarakat tidak diindahkan. "Untuk masalah berapa banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan, masih dalam penyelidikan. Nanti akan kita kabari lebih lanjut," kata pria dengan melati tiga di pundaknya ini. Mantan Wakapolrestabes Medan ini menambahkan, agar keributan tidak berlarut larut, pihaknya meminta bantuan Brimob Polda Sumut untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang sudah mulai anarkis.
Mengenai apakah ada kendaraan dinas dari Wakapolresta Madina yang menjadi korban amuk pengunjuk rasa, Tatan membenarkan. "Ada mobil dinas Wakapolres, dan mobil warga serta beberapa sepeda motor warga yang ada di lokasi unjuk rasa," terangnya. Jadi, kata Tatan, masyarakat yang demo meminta agar Kades Mompang Julu dipecat dari jabatannya.
"Itu tuntutan dari para pengunjuk rasa," ujarnya. Sampai saat ini, akunya, petugas tengah melakukan negosiasi dengan para pengunjuk rasa agar tindakan anarkis tidak berkepanjangan. "Petugas sudah dilapangan untuk melakukan penertiban kepada pengunjuk rasa. Kita upayakan agar masalah ini bisa cepat diselesaikan tanpa ada unjuk rasa lanjutan," katanya.
Kasus serupa sebelumnya terjadi sekitar dua pekan lalu, tepatnya pada Selasa (16/6/2020) silam. Warga Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, memblokade Jalinsum. Aksi ini dilakukan warga terkait dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid 19.
Pascaaksi demo tersebut, kepala desa (Kades) Hutapuli, Hanafi Nasution akhirnya memilih mundur dari jabatannya. Informasi yang dihimpun, pengunduran diri tersebut dilakukannya setelah mendapat desakan dari warga yang melakukan aksi blokade Jalinsum. Unsur muspika setempat sempat mencoba memediasi, namun belum berhasil mengatasi kekisruhan.
Hanafi Nasution akhirnya memutuskan menanggalkan jabatannya sebagai Kades Hutapuli. Kepala desa membuat surat pengunduran diri lalu membacakan surat tersebut di hadapan peserta musyawarah. Terkait kabar pengunduran diri kades tersebut, Camat Siabu Madina, Ali Siabu mengatakan pengunduran diri tersebut atas kejadian tudingan masyarakat bahwa penerima BLT tidak tepat sasaran, yang akhirnya masyarakat mengambil tindakan pemblokiran jalan.
Terkait pengunduran diri, kecamatan sendiri akan mengambil beberapa langkah awal. "Langkah awal adalah membuat laporan ke Bupati tentang kronologi kejadian yang mengakibatkan kepala desa mundur. Sekaligus memintak petunjuk," ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Mandailing Natal (Madina) melakukan aksi blokade Jalinsum, Selasa (16/6/2020).
Informasi yang berhasil dihimpun Tri bun Medan.com, aksi ini merupakan butut dari kekecewaan warga dalam penyaluran BLT. Kejadian dipicu dari adanya penambahan peserta penerima untuk penyaluran BLT di Desa Hutapuli. Rapat keputusan soal penambahan penerima BLT tersebut tanpa diikuti dan diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Camat Siabu Ali Himsar Nasution membenarkan penyebab demo warga tersebut. "Informasinya begitu. Kami baru tiba ke lokasi untuk melakukan mediasi. Penyebab sementara kami ketahui karena BPD tidak menerima keputusan terkait penambahan jumlah penerima BLT," ujarnya. Saat dihubungi, ia mengatakan kondisi sudah aman. Jalan sudah dibuka dan sudah normal kembali.
"Kalau untuk detailnya, silakan ke camat. Karena ia yang bisa memberikan keterangan detailnya. Karena sifatnya, kami hanya pengamanan saja. Kami di situ hadir untuk pengamanan dan yang mediasi camat. Kami tidak ngomong sama masyarakat," jelasnya. Sementara itu, Kades Hutapuli Hanafi Nasution mengatakan, jumlah penerima BLT ini sesuai dengan daftar penerima sebelumnya yakni sebanyak 70 orang.
"BLT kami bagikan kepada 70 orang warga dan tidak ada penambahan penerima. Kalau soal blokade jalan apa penyebabnya saya tidak tahu," ujar Kades saat dikonfirmasi awak media.